Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK telah menahan ketiga tersangka yang merupakan karyawan swasta masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin, (16/11) dan selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya, yaitu TGB alias T, selaku karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023 atas efek Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta melakukan pendanaan transaksi melalui rekening bank pihak lain, yang diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam siaran pers, Senin (16/11) malam, Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK – Wahyu Budi Satriyo menyebutkan, bahwa tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditambahkan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
“Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,” tandas Wahyu Budi Satriyo.