Pasardana.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi likuiditas industri perbankan nasional masih terjaga kuat hingga September 2026.
Sejumlah indikator likuiditas bahkan tercatat jauh di atas batas minimum regulator, sehingga perbankan dinilai masih memiliki ruang memadai untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) perbankan mencapai 181,91 persen pada September 2026.
Angka tersebut jauh melampaui ketentuan minimum sebesar 100 persen.
Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 105,7 persen dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mencapai 24,1 persen.
Kedua rasio tersebut juga berada jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Demikian disampaikan Dian dalam menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, baru-baru ini.
Meski kondisi likuiditas industri masih relatif kuat, OJK tidak ingin lengah.
Regulator akan terus memantau perkembangan likuiditas perbankan, baik secara industri maupun individual, melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko.
“OJK akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi likuiditas perbankan baik secara industri maupun individual melalui pengawasan berbasis risiko,” ujarnya.
Pengawasan akan dilakukan lebih intensif terhadap bank-bank yang memiliki buffer likuiditas relatif terbatas atau rasio likuiditasnya mulai mendekati ambang batas minimum.
OJK juga memastikan bank-bank tersebut memiliki langkah mitigasi yang memadai untuk mempertahankan kecukupan likuiditas sekaligus mengantisipasi potensi tekanan.
Di sisi lain, OJK terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Stress Test Antisipasi Tekanan Ekonomi
Untuk mengantisipasi berbagai risiko akibat dinamika perekonomian global maupun domestik, OJK secara berkala melakukan stress test terhadap industri perbankan.
Tidak hanya regulator, setiap bank juga diwajibkan melaksanakan stress test secara mandiri dengan menggunakan berbagai skenario yang mencakup kondisi perekonomian, pasar keuangan, hingga dinamika politik global dan domestik.
Melalui pengujian tersebut, perbankan diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan menyiapkan langkah mitigasi secara tepat dan terukur.
Antisipasi tidak hanya diarahkan untuk menjaga likuiditas, tetapi juga memastikan ketahanan permodalan apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi.
Hasil stress test yang dilakukan OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan industri perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi berbagai risiko akibat perubahan signifikan kondisi makroekonomi Indonesia.
Prospek 2027 Tetap Positif
Memasuki 2027, OJK masih melihat prospek pertumbuhan industri perbankan nasional tetap positif.
Dian menilai, perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global serta hasil pemilihan paruh waktu (midterm elections) di Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan memengaruhi arah kebijakan perdagangan dan luar negeri global berpotensi memberikan sentimen positif bagi penghimpunan dana perbankan Indonesia.
Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekaligus menekan biaya dana (cost of fund) perbankan.
“Untuk tahun 2027, kami melihat bahwa pertumbuhan perbankan masih akan terus positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang membaik serta hasil midterm elections di AS yang dipandang akan memberikan pengaruh terhadap pergeseran kebijakan perdagangan dan luar negeri global, diharapkan dapat berdampak positif pada penghimpunan dana perbankan Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan DPK dan menurunkan biaya dana,” bebernya.
Menurut Dian, apabila penghimpunan dana perbankan mampu tumbuh positif, ketersediaan likuiditas akan semakin terjaga.
Dengan demikian, kapasitas perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil juga diharapkan semakin kuat.
Daya Beli Jadi Tantangan Kredit UMKM
Meski prospek perbankan dinilai positif, OJK tetap mencermati sejumlah tantangan dalam penyaluran kredit, khususnya kepada sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
OJK melihat permintaan kredit ke depan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian serta perubahan pola konsumsi masyarakat.
Tekanan daya beli, terutama pada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, berpotensi memberikan dampak langsung terhadap omzet usaha dan perputaran kas pelaku sektor riil maupun UMKM.
Karena itu, OJK menilai ekspansi kredit harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan riil dan kemampuan membayar debitur.
Perbankan juga diminta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memperluas penyaluran kredit, antara lain melalui penilaian kelayakan dan kemampuan membayar debitur serta penerapan manajemen risiko yang memadai.
Berdasarkan data OJK, kredit UMKM pada September 2026 tumbuh 2,68 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Jika dirinci, kredit usaha mikro tumbuh 3,05 persen yoy, kredit usaha kecil meningkat 1,62 persen yoy, sedangkan kredit usaha menengah mencatatkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 3,61 persen yoy.
OJK tetap optimistis kredit UMKM akan melanjutkan pertumbuhan positif hingga akhir 2026.
Terjaganya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga diharapkan mampu menopang aktivitas usaha dan permintaan pembiayaan dari sektor tersebut.
OJK Perkuat Akses Pembiayaan UMKM
Untuk mempercepat pertumbuhan pembiayaan UMKM, OJK bersama pemerintah terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh OJK adalah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).
Melalui regulasi tersebut, OJK mendorong perbankan memberikan kemudahan akses kredit bagi pelaku UMKM dengan proses yang lebih mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis UMKM, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan secara berkesinambungan.
Dengan demikian, peningkatan akses pembiayaan diharapkan tidak hanya memperluas penyaluran kredit perbankan, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha UMKM dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.