Pasardana.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menginformasikan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode kuartal IV tahun 2026 belum bisa disalurkan.
Kata Yassierli, program bantuan pemerintah bagi para pekerja masih menjalani tahap peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Untuk itu, dirinya meminta seluruh kalangan pekerja maupun masyarakat luas untuk bersabar menanti pengumuman resmi pemerintah.
Pasalnya, lanjut Yassierli, proses verifikasi anggaran di otoritas fiskal masih berjalan.
Yassierli mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan berkedok pencairan BSU.
Kata dia, satu-satunya sumber rujukan informasi yang sah mengenai jadwal maupun teknis penyaluran bantuan adalah kanal informasi resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya melalui laman web resminya.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja. Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," tegas Yassierli sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Program BSU kuartal IV 2026 merupakan instrumen perlindungan daya beli yang dialokasikan khusus bagi pekerja untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2026.
Setiap penerima yang dinyatakan lolos verifikasi akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yang dicairkan sekaligus dengan total nilai mencapai Rp900 ribu per pekerja.
Untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran dana bantuan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum teknis berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Berdasarkan regulasi tersebut, pekerja atau buruh yang berhak ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2026 wajib memenuhi sejumlah persyaratan mutlak sebagai berikut:
- Ketentuan Penyesuaian UMK dan UMP: Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka batas maksimal upah penerima BSU mengikuti besaran UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan batas upah merujuk pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh yang sama.
Dengan tuntasnya kerangka regulasi melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pencairan dana Rp900 ribu ke rekening jutaan pekerja kini tinggal menunggu rampungnya tahap administrasi akhir di Kementerian Keuangan. -