OIKN Sebut Pembangunan Kawasan Terpadu di IKN Capai 25-30 Persen

Ronal | Senin, 16 November 2026 - 07:19

Pasardana.id- Pembangunan proyek gedung dan infrastruktur jalan di kawasan Lembaga Legislatif serta Yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.

Hingga pertengahan November 2026, rata-rata capaian fisik masing-masing proyek tersebut menyentuh 25,40 persen dan 32,83 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar dalam keterangannya dikutip, Minggu (15/11) mengatakan, dapat dipastikan seluruh pekerjaan masih berjalan di koridor yang ditetapkan.

"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujarnya.

Melansir Antara, berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen.

Sedangkan untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen.

Sementara itu, pekerjaan fisik Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I berada di angka 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen, sedangkan jalan di kawasan legislatif telah menembus 41,49 persen.

Angka tersebut menunjukkan infrastruktur dasar, khususnya jalan, bergerak lebih cepat ketimbang gedung utama.

Hal itu menandakan konektivitas antarkawasan di KIPP tengah disiapkan untuk mendukung operasional pemerintahan.

Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan menyentuh 26,52 persen, diikuti Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebesar 25,27 persen.

Sementara untuk jalan di area tersebut mencatatkan kemajuan tertinggi, yakni 46,69 persen.

Disampaikan Anwin, Kepala Otorita IKN memberikan perhatian khusus terhadap kualitas konstruksi dan standar desain kawasan terpadu tersebut agar selaras dengan standar ibu kota dan kebutuhan pasar.

“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan kedepan maupun investasinya. Disitu Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” ungkap Aswin.

Sebagai informasi, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono beserta jajaran meninjau langsung sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, pada hari Minggu (15/11).

Selain proyek pemerintah, Basuki meninjau lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B.

Investor asal China itu telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.

Rombongan juga meninjau kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik dengan capaian sekitar 70 persen.

Secara keseluruhan, realisasi paket kolam retensi berada di angka 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi akhir tahun sebesar 56,62 persen.

Kolam retensi tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep kota spons (sponge city).

Infrastruktur itu dirancang untuk mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air, sekaligus melengkapi jaringan perpipaan air minum.

Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.

Otorita IKN memproyeksikan kawasan tersebut segera rampung guna melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pembangunan infrastruktur otoritas IKN