Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah.
Dua tersangka, termasuk Direktur Utama bank tersebut, kini diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah penyidik menyelesaikan pemberkasan perkara.
Penyerahan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) dilakukan kepada JPU di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11). Kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK yang merupakan pihak terafiliasi sekaligus konsultan bisnis BPRS.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan.
OJK mengungkapkan, dugaan penyimpangan tersebut berlangsung selama periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus ini mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum pelimpahan tersangka, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU. Berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.
Penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Atas dugaan perbuatannya, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), atau Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam ketentuan perubahan undang-undang tersebut.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, atau Pasal 63 ayat (2) dalam ketentuan perubahan tersebut. Penerapan pasal terhadap kedua tersangka turut memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
“Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,” tulis Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, dalam siaran pers, Jumat (13/11).