Pasardana.id- Grup perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 15 persen.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) dan berlaku bagi grup perusahaan dengan pendapatan konsolidasi lebih dari 750 juta euro per tahun.
Grup perusahaan tersebut juga tentunya harus memenuhi kriteria dalam kerangka Pilar Dua.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menjelaskan, penerapan GMT upaya Indonesia menjalankan hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang memenuhi ketentuan tersebut.
Kebijakan ini juga bertujuan mencegah persaingan tarif pajak penghasilan badan yang tidak sehat antarnegara.
“Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen, tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen. Atas multinasional enterprise yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta Euro per tahun,” ujar Bimo saat pemaparan dalam Media Gathering di Kabupaten Bogor, Kamis (12/11).
Berdasarkan data dari Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, DJP memetakan populasi wajib pajak yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebut.
Adapun data itu mencatat 37 wajib pajak entitas induk dalam negeri dengan 1.721 entitas anak.
Sementara itu, kelompok perusahaan dengan entitas induk luar negeri mencakup 1.717 wajib pajak induk dan 4.688 entitas anak.
Angka tersebut merupakan pemetaan populasi wajib pajak berdasarkan laporan perusahaan per negara, bukan jumlah perusahaan yang telah membayar pajak tambahan.
Bimo menilai, perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi signifikan dari pasar domestik perlu memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan nasional.
Menurutnya, kontribusi tersebut merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam pemajakan perusahaan berskala global.
“Maka itu, semua perusahaan multinasional yang berskala global yang selama ini mendapatkan manfaat ekonomi yang sangat signifikan. Dari pasar domestik kita, tentu sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan nasional,” kata Bimo.
Ia juga menjelaskan, penerapan GMT bertujuan mencegah praktik persaingan tarif pajak penghasilan badan yang tidak sehat antarnegara atau race to the bottom.
Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan atau base erosion and profit shifting.
“Karena korporasi global itu tidak lagi memanfaatkan celah regulasi. Untuk meminimalkan kontribusi pajak,” ucap Bimo.