Tunjangan dan Fasilitas Yang Didapat Gibran Usai Mundur Dari Wapres

Ronal | Jumat, 13 November 2026 - 06:52

Pasardana.id- Setelah secara resmi telah mengajukan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, pada Kamis (12/11), Putra Sulung dari Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sesuai dengan aturan yang berlaku, baik Presiden maupun Wakil Presiden (Wapres) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

"Besaran biaya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," tulis beleid Pasal 6 Ayat 2 beleid tersebut, dikutip Kamis (12/11).

Sementara gaji pokok Wakil Presiden Indonesia adalah 4 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Aturan mengenai gaji tertinggi pejabat negara diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam aturan tersebut, gaji tertinggi pejabat negara adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung yaitu sebesar Rp 5.040.000,00 sebulan.

Dengan demikian, jika mengacu pada aturan besaran pensiun bekas Wapres, maka besaran pensiun yang akan diterima Gibran adalah Rp 5,04 juta dikali 4 atau Rp 20,16 juta atau Rp 20.160.000 per bulan.

Selain dana pension, terdapat sejumlah fasilitas dan tunjangan yang akan didapat, usai Gibran resmi mundur sebagai Wakil Presiden.

Fasilitas dan tunjangan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Khusus dalam Bab III Hak Keuangan/Administratif Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

Pemerintah juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.

Selain itu, seluruh biaya perawatan kesehatan bagi bekas Wakil Presiden beserta keluarganya juga ditanggung.

Selain itu, Pasal 8 mengatur bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Pemerintah juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 11, bekas Wakil Presiden juga berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri.

“Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat,” bunyi Pasal 9 UU tersebut.

tunjangan fasilitas khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka