Mentan Ungkap Modus Mafia Oplos Beras SPHP , 13 Orang Jadi Tersangka

Ronal | Senin, 9 November 2026 - 06:57

Pasardana.id – Sedikitnya ada sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengoplosan beras subsidi pemerintah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang melibatkan 15 merek beras berbeda.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11), mengatakan penindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberantas praktik mafia pangan yang merugikan masyarakat.

Sejumlah modus dugaan pengoplosan beras subsidi dilakukan dengan menggiling ulang beras, mengganti kemasan, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengubah identitas produk.

Praktik tersebut menjadi perhatian pemerintah karena beras SPHP merupakan komoditas yang mendapatkan dukungan subsidi.

“Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 orang dalam delapan kasus,” sebut Mentan Amran.

Penyimpangan dalam perdagangan beras dinilai tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu tata niaga dan upaya menjaga stabilitas pangan nasional.

"Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini," tegasnya.

Sebagai informasi, pengawasan terhadap beras fortifikasi yang dilakukan sejak April 2026 menemukan fakta mengejutkan.

Dari pemeriksaan 190 sampel di 11 provinsi, sebanyak 25 merek dinyatakan tidak memenuhi standar gizi dan mutu karena ketidaksesuaian antara kandungan hasil uji laboratorium dengan informasi pada kemasan.

Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan ruang kompromi bagi pelaku usaha yang mempermainkan komoditas pangan, terutama yang mendapatkan subsidi.

Pelaku yang terbukti melanggar terancam sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana.

Pelaku dapat dikenai hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak,” tegas Amran.

mentan amran mafia beras beras oplosan Beras SPHP