Pasardana.id – Beban ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia merosot tajam pada November 2026.
Total bea keluar dan pungutan ekspor turun 20% menjadi US$246,36 per ton, dari US$308,27 per ton pada Oktober.
Penurunan tersebut jauh lebih dalam dibandingkan koreksi harga referensi CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), yakni hanya 6,07% menjadi US$978,90 per ton.
EBC Financial Group (EBC) menilai penurunan beban ekspor ini memberikan ruang lebih besar bagi eksportir untuk mengantongi hasil penjualan.
Namun, di sisi lain, kebijakan peningkatan penyerapan CPO untuk program biodiesel B50 berpotensi mengurangi devisa apabila minyak sawit yang semestinya diekspor justru dialihkan untuk kebutuhan domestik.
Dampaknya terhadap rupiah akan sangat bergantung pada satu hal: apakah penghematan dolar dari berkurangnya impor solar mampu mengimbangi devisa yang hilang akibat penurunan ekspor CPO.
Dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11), Sana Ur Rehman, Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, menjelaskan bahwa setiap ton minyak sawit memiliki dua potensi pasar, yakni pembeli luar negeri yang menghasilkan devisa dan produsen biodiesel dalam negeri yang membantu menghemat devisa melalui pengurangan impor solar.
“Jalur yang lebih menguntungkan bagi rupiah adalah yang menghasilkan atau menghemat lebih banyak dolar per ton, dan perbandingan itu bergerak mengikuti harga minyak sawit dan harga solar,” ujarnya.
Menurut dia, ketika harga solar turun, setiap ton minyak sawit yang diolah menjadi biodiesel akan menghasilkan penghematan dolar yang lebih kecil, meskipun volume penggunaannya tetap sama.
Dengan demikian, penurunan beban ekspor lebih langsung memengaruhi pendapatan eksportir, sedangkan pergerakan rupiah ditentukan oleh total devisa yang berhasil diperoleh atau dihemat Indonesia.
Tekanan terhadap rupiah sendiri masih membayangi. Kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), berada di level Rp18.140 per dolar AS pada 4 November 2026.
Posisi tersebut mendekati rekor terlemah rupiah sebesar Rp18.183 per dolar AS pada 28 Oktober, sekaligus lebih lemah dibandingkan Rp18.047 per dolar AS pada 22 Oktober.
Mengingat solar masih diimpor menggunakan dolar AS, pelemahan rupiah membuat biaya pembelian setiap ton solar impor semakin mahal dalam mata uang domestik.
Kondisi ini menjadikan setiap dolar dari ekspor CPO maupun penghematan impor solar semakin penting bagi stabilitas rupiah.
Beban Ekspor Turun, Berapa Besar Tambahan Pendapatan Eksportir?
Kemendag menetapkan bea keluar CPO November sebesar US$124 per ton dan pungutan ekspor US$122,36 per ton.
Angka tersebut turun dibandingkan Oktober, ketika bea keluar mencapai US$178 per ton dan pungutan ekspor US$130,27 per ton.
Dengan asumsi harga jual tidak berubah, eksportir berpotensi mengantongi tambahan US$61,91 untuk setiap ton CPO yang diekspor.
Namun, penurunan beban ekspor tidak otomatis meningkatkan devisa yang diterima Indonesia.
Pasalnya, harga jual CPO kepada pembeli luar negeri tetap mengikuti mekanisme pasar, sedangkan devisa ekspor ditentukan oleh harga jual dikalikan volume ekspor.
Eksportir dapat menikmati seluruh penghematan tersebut sebagai tambahan margin keuntungan.
Namun, mereka juga bisa menggunakan ruang penghematan untuk menurunkan harga jual demi memenangkan pesanan.
Jika harga jual ikut turun, volume ekspor yang harus dilakukan menjadi lebih besar untuk menghasilkan jumlah dolar yang sama.
Terlebih, harga referensi CPO yang menjadi dasar penghitungan beban ekspor juga turun sekitar US$63 per ton dibandingkan Oktober.
Artinya, apabila harga jual eksportir terkoreksi dengan besaran yang sama, penghematan beban ekspor sebesar US$61,91 per ton praktis akan habis.
Dengan begitu, pendapatan bersih eksportir per ton tidak akan jauh berbeda dibandingkan bulan sebelumnya.
B50 Berebut Pasokan dengan Pasar Ekspor, Stok CPO Terancam Menipis
Di sisi domestik, pemerintah tetap melanjutkan program mandatori biodiesel B50, yakni penggunaan biodiesel berbahan baku minyak sawit dengan porsi 50% dalam campuran solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 3 November 2026 menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan program tersebut.
Peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel tidak serta-merta mengurangi ekspor. Kedua kebutuhan tersebut masih dapat tumbuh bersamaan selama produksi dan persediaan minyak sawit nasional mencukupi.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, penggunaan minyak sawit untuk biodiesel meningkat dari 1,285 juta ton pada Juli menjadi 1,35 juta ton pada Agustus.
Pada periode yang sama, ekspor produk minyak sawit juga meningkat, sementara stok mengalami penurunan.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian tambahan permintaan domestik kemungkinan masih dapat dipenuhi dari persediaan yang tersedia.
Namun, penurunan stok juga menjadi sinyal yang perlu dicermati. Jika tren tersebut berlanjut, cadangan CPO untuk memenuhi kebutuhan bulan-bulan berikutnya bisa semakin terbatas.
Selain kebutuhan biodiesel, besarnya produksi serta permintaan industri makanan dan pengguna domestik lainnya juga akan menentukan volume CPO yang tersedia untuk pasar ekspor.
Harga Solar Jadi Penentu Besarnya Penghematan Devisa
Program B50 diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Ketika biodiesel menggantikan solar impor, kebutuhan dolar untuk membayar pemasok luar negeri otomatis berkurang.
Penghematan tersebut berpotensi mengimbangi sebagian devisa ekspor yang hilang apabila pasokan CPO dialihkan dari pasar internasional ke kebutuhan biodiesel domestik.
Namun, besarnya penghematan tidak hanya ditentukan oleh target campuran B50.
Faktor yang lebih menentukan adalah volume solar impor yang benar-benar berhasil digantikan biodiesel.
Pergerakan harga minyak dunia juga menjadi faktor penting.
Harga minyak mentah Brent, yang menjadi salah satu acuan minyak global, ditutup pada US$103,60 per barel pada 3 November 2026.
Angka tersebut merupakan penutupan terendah sejak 7 Oktober, setelah sebelumnya mencapai US$113,43 per barel pada 30 Oktober.
Penurunan harga terjadi di tengah munculnya sinyal kemajuan perundingan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Meski masih tergolong tinggi, koreksi harga minyak tersebut menunjukkan bahwa potensi penghematan devisa dari substitusi solar impor dapat berubah dengan cepat.
Semakin tinggi harga solar yang digantikan biodiesel, semakin besar dolar yang dapat dihemat Indonesia.
Sebaliknya, ketika harga solar turun, manfaat penghematan devisa dari setiap ton biodiesel juga menyusut.
Pungutan Ekspor CPO Ikut Menentukan Keberlanjutan Pendanaan B50
Selain persoalan devisa, keberlanjutan program biodiesel juga bergantung pada kemampuan pendanaan untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar.
Badan Pengelola Dana Perkebunan menanggung selisih antara harga indeks pasar resmi biodiesel dan solar.
Ketika harga solar meningkat, selisih yang harus ditanggung cenderung menyempit, sepanjang biaya produksi biodiesel tidak naik dengan kecepatan yang sama.
Sebaliknya, jika harga solar turun sementara biaya biodiesel tetap, beban selisih harga yang harus dibayarkan akan semakin besar.
Di sinilah pungutan ekspor CPO memiliki peran penting karena menjadi salah satu sumber pendanaan pembayaran selisih harga biodiesel tersebut.
Namun, penurunan pungutan ekspor dari US$130,27 per ton pada Oktober menjadi US$122,36 per ton pada November membuat kontribusi dana dari setiap ton CPO yang diekspor ikut berkurang.
Besarnya dampak terhadap kemampuan pembayaran program biodiesel akan bergantung pada saldo dana yang tersedia serta lebar selisih harga yang harus ditanggung.
EBC sebelumnya juga menyoroti bahwa efektivitas B50 dalam mengurangi ketergantungan terhadap solar impor akan sangat ditentukan oleh seberapa besar volume solar impor yang benar-benar tergantikan dan seberapa kuat skema pendanaannya menghadapi perubahan harga minyak mentah maupun minyak sawit.
Dengan demikian, keberhasilan B50 bukan sekadar persoalan meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa penghematan impor solar lebih besar dibandingkan potensi kehilangan devisa ekspor, sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan program tersebut.