Pasardana.id – PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (IDX: BIKE) berencana memperoleh fasilitas pinjaman jumbo senilai maksimal Rp1,1 triliun dari pemegang saham pengendalinya, PT Penajam Makmur Jaya (PMJ).
Pendanaan tersebut disiapkan untuk memperkuat modal kerja, mendukung pengembangan usaha, serta memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan lainnya.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (5/11/2026), PMJ yang menguasai 74,90% saham BIKE secara langsung akan bertindak sebagai pemberi pinjaman melalui fasilitas Standby Loan dengan nilai maksimum Rp1,1 triliun.
Fasilitas ini memungkinkan BIKE menarik dana secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.
Dengan demikian, Perseroan tidak harus mencairkan seluruh plafon pinjaman sekaligus sehingga memiliki keleluasaan dalam mengelola likuiditas dan kebutuhan modal kerja.
Berdasarkan ketentuan fasilitas tersebut, pinjaman memiliki tenor tujuh tahun sejak tanggal efektif Perjanjian Pinjaman, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8% per tahun.
Bunga dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman yang telah ditarik dan belum dilunasi.
Menariknya, fasilitas pinjaman ini diberikan tanpa jaminan (unsecured loan).
Sementara itu, pembayaran pokok dilakukan melalui angsuran tahunan menggunakan mekanisme revenue sweep, yakni sebesar 10% dari pendapatan bruto proyek hingga jatuh tempo pada 8 Agustus 2033.
Perseroan juga memiliki keleluasaan untuk melakukan pelunasan dipercepat sewaktu-waktu tanpa dikenakan denda, dengan syarat menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelumnya.
“Rencana Transaksi diharapkan dapat memperkuat fleksibilitas keuangan Perseroan dan mendukung pelaksanaan kegiatan usaha serta rencana pengembangan bisnis Perseroan,” tulis Winston Mulyadi selaku Corporate Secretary PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk.
Transaksi Afiliasi dan Material
Rencana pemberian pinjaman tersebut merupakan Transaksi Afiliasi karena melibatkan PMJ sebagai pemegang saham pengendali BIKE.
Transaksi ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Selain itu, nilai fasilitas pinjaman yang melebihi 50% dari ekuitas Perseroan membuat transaksi ini juga dikategorikan sebagai Transaksi Material.
Oleh karena itu, BIKE wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Untuk memenuhi ketentuan kedua regulasi tersebut, Perseroan telah menunjuk KJPP Febriman Siregar dan Rekan sebagai Penilai Independen guna memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas rencana transaksi.
Berdasarkan Laporan No. 0071/2.0109-01/BS/05/0254/1/XI/2026 tertanggal 4 November 2026, Penilai Independen menyatakan bahwa rencana pemberian pinjaman tersebut WAJAR.
Sebagai informasi, BIKE dan PMJ telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan pada 8 Agustus 2026.
Namun, fasilitas pinjaman tersebut belum dapat ditarik sebelum Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB.
Hingga tanggal keterbukaan informasi disampaikan, BIKE menegaskan belum melakukan penarikan dana atas fasilitas pinjaman tersebut.