Busan Tegaskan Rencana Revisi DHE SDA Tak Ada Kaitan Dengan DSI

Ronal | Rabu, 4 November 2026 - 07:38

Pasardana.id- Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengungkap rencana pemerintah untuk mengubah kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mewajibkan eksportir menempatkan sebagian besar devisa hasil ekspornya di dalam negeri.

Kata dia, rencana revisi tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha.

Mendag Busan, sapaan akrabnya, mengatakan perubahan aturan DHE SDA akan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan.

Namun, pemerintah belum memutuskan secara terperinci ketentuan apa saja yang akan disesuaikan dalam regulasi tersebut.

"Ya DHE nanti ada perubahan-perubahan. Nanti kita akan melakukan sosialisasi ya bareng-bareng," kata Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/11).

Disampaikan Mendag, pembahasan revisi masih akan berlanjut dengan melibatkan masukan dari para pelaku ekspor.

Karena itu, belum ada keputusan final mengenai skema baru yang nantinya akan diterapkan pemerintah.

Ia kembali menegaskan, usulan dari pengusaha akan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum perubahan regulasi ditetapkan.

"Perubahan belum diputuskan. Nanti usulan pengusaha yang akan dibahas dan dipastikan kembali," ujar Busan.

Lebih lanjut Busan menegaskan, bahwa rencana penyesuaian regulasi DHE tersebut berdiri sendiri dan tidak terikat langsung dengan instrumen Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang saat ini tengah dievaluasi kesiapannya hingga akhir tahun.

Ia menyebut pembahasan revisi DHE SDA merupakan agenda tersendiri yang masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.

"Sebenarnya (perubahan) enggak ada kaitannya dengan DSI. Tapi nanti ya perubahan-perubahan selanjutnya. Tapi usulan pengusaha yang nanti akan dibahas dan dipastikan kembali," kata Budi.

Sebagai informasi, kebijakan DHE SDA mulai berlaku pada 1 Juni 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

Aturan ini mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisa hasil ekspornya ke dalam rekening khusus pada bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dalam ketentuan yang berlaku, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA selama 12 bulan.

Sementara itu, eksportir sektor migas wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA dengan jangka waktu paling sedikit tiga bulan.

Selain kewajiban penempatan devisa, pemerintah juga mengatur batas konversi valuta asing ke rupiah.

Eksportir hanya diperbolehkan mengonversi maksimal 50% dari total DHE SDA yang ditempatkan.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan devisa di dalam negeri, sekaligus memperkuat pasokan valuta asing dalam sistem keuangan nasional.

Mendag Budi Santoso revisi aturan dana hasil ekspor (DHE) DHE SDA